REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sempat ada perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terkait rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. BI hendaknya melihat secara seksama niat baik pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.

"Niat baik pemerintah ini harus didukung," kata anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi kepada Republika, Rabu (7/10).

Dia menyebut sinyalemen BI yang meminta pemerintah jangan menurunkan harga BBM dengan tujuan pencitraan harusnya dijawab oleh pemerintah. "Pemerintah harus mengatakan bahwa mereka ingin menurunkan harga BBM karena sisi perhitungan aspek keekonomian," ujar Bambang.

Pemerintah harus bisa menjelaskan ke publik bahwa kebijakan ini murni karena ingin mengurangi beban masyarakat dan secara rasional karena memang harga minyak dunia sedang turun.

Bambang mengimbau pemerintah menghitung secara cermat azas keekonomian dan manfaat, serta ke mana saja dampak positif penurunan ini akan terasa. "Kita harus bantu pemerintah dengan perhitungan cermat sehingga bisa menganulir apa yang disampaikan BI. Ini tidak sekadar pencitraan," ucapnya.

Pihaknya yakin niat baik pemerintah ini akan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari Partai Gerindra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika