REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik asing yang berporasi di ibu kota membuat Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Sucipto buka suara.
Ia menyebut, kondisi ini menjadi bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kepada BUMN migas terbesar di Indoensia tersebut.
Sebab, di saat SPBU asing dengan mudahnya menambah gerai di Jakarta, mereka tidak diberikan kewajiban untuk melakukan ekspnasi pasar ke daerah. Di sisi lain, lanjut Dwi, Pertamina tetap mendapat kewajiban untuk mengisi kekosongan pasar di daerah pelosok sekalipun.
"Kalau kita lihat dalam sistem logistik pertamina deliver 60 miliar liter setiap tahunnya. Dan seringkali kita yang harus urusi dari Sabang sampai Merauke. Dan dengan enaknya pemain asing hanya boleh di jakarta. Itu ketidak adilan yang diberikan kepada Pertamina," jelasnya, Jumat (2/10).
Dwi melanjutkan apabila ada gangguan dalam sietm distribusi maka Pertamina menjadi subjek tunggal yang 'disalahkan'. Seharusnya, menurutnya, pemerintah tidak begitu saja memberikan kemudahan kepada pemain asing di saat yang bersamaan Pertamina harus menanggung beban berat.
"Itu yang bikin pertamina dimaki maki orang banyak. Untuk laksanakan ini kita harus fokus pada infrastuktur," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sempat melemparkan sentilan ini juga. Bambang menilai, seharusnya pemerintah harus melihat lagi prinsip keadilan antarnegara.
"Begitu susahnya Pertamina mendapatkan izin membangun SPBU di negara lain,even di Asean karena adanya entry barrier. Namun kok mudahnya para pesaing atau pemain baru buka SPBU di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
