REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut bahwa Jepang tak mau kerja sama dalam konsep business to business (B to B) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karenanya, saat pemerintah memutuskan proyek kereta cepat diserahkan pada BUMN, otomatis Jepang tak jadi ikut.

"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya goverment to goverment, tapi ternyata jadinya business to business. Di situ Jepang tidak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," kata Teten di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/9).

Saat ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil tengah berada di Jepang. Dia diutus untuk menemui pemerintah Negara Sakura tersebut untuk memberikan penjelasan terkait batalnya proyek kereta cepat yang proposalnya telah diajukan Jepang itu.

Menurut Teten, Sofyan sekaligus menawarkan pada Jepang proyek-proyek infrastruktur lain yang bisa dikerjasamakan.  "Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya kereta saja. Selain Jakarta-Bandung, ada Jakarta-Surabaya, kereta Kalimantan dan Sulawesi, termasuk juga Light Rail Transit (LRT) di Palembang. Jadi banyak kesempatan bagi pemerintah Jepang untuk ikut membangun infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika