REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden mengirim utusan khusus bertemu dengan pemerintah Jepang dan Cina. Di antara utusan khusus itu, Kepala Bappenas ditugaskan bertemu dengan PM Jepang Shinzo Abe.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, langkah yang akan diambil akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. ''Kewenangan untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebagai ketua tim,'' kata dia, Senin (28/9).

Pramono menegaskan, prinsipnya proyek tersebut tidak menggunakan APBN, antarperusahaan, dan tidak dijamin pemerintah. Artinya, apabila perpres atau instrumen apapun dikeluarkan tidak akan berkaitan secara langsung dengan penunjukkan salah satu yang dimenangkan.

Dia menerangkan, kecepatan kereta cepat diubah atau tidak dikaji oleh tim tersebut.

Pramono menuturkan, keberatan Jepang terhadap tiga prinsip dan spesifikasi merupakan persoalan lain. Intinya, pemerintah memegang prinsip tersebut.

Dia menjelaskan, Sofyan Djalil sudah berangkat ke Jepang dan pagi ini diterima di sana. Namun, utusan yang ke China masih menunggu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika