REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengumpulkan tiga menteri guna membahas kecurangan sejumlah pedagang yang diduga melakukan kartel dalam perdagangan garam.
"Rapat ini membahas kartel garam yang mana ada dugaan dilakukan oleh tujuh kelompok yang menguasai perdagangan garam, ini saya sebut tujuh begal garam, mereka diduga bikin kartel yang sangat berbahaya," katanya di Jakarta, Senin (21/9).
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Ramli seusai melaksanakan rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.
Dia menjelaskan, dugaan kartel yang dilakukan tujuh penguasa itu mencakup kegiatan menambah jumlah impor garam ketika waktu panen tiba. Selanjutnya, saat petani di dalam negeri sedang tidak melakukan produksi, harga garam akan dinaikkan oleh para penguasa perdagangan garam, sehingga kegiatan tersebut juga merugikan masyarakat, tuturnya.
"Kartel ini menghancurkan industri dan petani di dalam negeri, nantinya yang menikmati adalah para pedagang dan para pemegang kuota garam," ujarnya.
Karena itu, menurut Rizal, pemerintah akan terus mengevaluasi sistem perdagangan garam yang selama ini masih menggunakan sistem kuota. "Selama ini, sistem kuota yang digunakan pada perdagangan garam membuat jumlah impornya naik terus dan tidak pernah turun, oleh sebab itu sistem ini sudah perlu dikaji," katanya.