REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan fiskal seharusnya direlaksasi agar lebih fokus untuk mengedepankan fungsi sebagai stimulus ketimbang sebagai fungsi pengumpul anggaran. Relaksasi ini harus dilakukan supaya sektor riil punya ruang untuk bergerak bebas.
"Saat ini kondisi kita sulit tapi target pajak besar, contohnya sektor properti diminta memberikan NPWP dari pembeli dan akibatnya pembeli diuber-uber pajak sehingga akhirnya batal beli," ujar Hariyadi di Jakarta, Senin (21/9).
Hariyadi menambahkan, target penerimaan pajak dinilai sangat tinggi, sedangkan dengan kondisi perekonomian yang lemah ini hampir semua sektor industri mencatat penurunan volume penjualan. Hal sama juga dirasakan oleh industri hasil tembakau, yang produksinya mulai menurun akibat adanya kenaikan cukai.
Selain merelaksasi kebijakan fiskal, menurut Hariyadi pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan stimulus untuk kredit perbankan. Hariyadi mengatakan, memang OJK sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus, namun kalangan perbankan masih cenderung ragu dan melakukan pengetatan.
"Padahal sektor perbankan harus mendorong aliran dana kepada sekror riil, karena kalau semuanya berhenti akan terjadi stagnansi dan penurunan kinerja menjadi jelek," kata Hariyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika