Selasa 15 Sep 2015 14:54 WIB

Pemerintah Tantang Teknokrat Berbuat Nyata Kelola Sampah Kota

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Seorang warga memilah sampah plastik yang menumpuk di bibir pantai Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (30/1). Kondisi penumpukan sampah yang tak terkendali tersebut menyebabkant air laut menjadi tercemar yang berdampak buruk bagi lingkungan.
Foto: Antara
Seorang warga memilah sampah plastik yang menumpuk di bibir pantai Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (30/1). Kondisi penumpukan sampah yang tak terkendali tersebut menyebabkant air laut menjadi tercemar yang berdampak buruk bagi lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Kemenpupera) menantang kalangan teknokrat turut membantu agar masalah sampah kota bisa disulap menjadi sumber energi bermanfaat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya agar program 100-0-100 pada 2019 trealiasasi nyata. Program tersebut yakni 100 persen penyediaan air bersih, nol persen permukiman kumuh dan 100 persen pelayanan sanitasi.

Seperti diketahui, urusan sampah masih menjadi "hantu" yang menggerayangi keseharian masyarakat kota. Keberadaannya yang tak terkelola baik dinilai sebagai pengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Sampah  itu masalah kita bersama, kita inginnya ada sumbangan yang berarti dari teknokrat," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpupera Andreas Suwono dalam acara yang diselenggarakan pengurus Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (Katgama) bertajuk "Workshop Pemanfaatan Sampah Perkotaan sebagai Sumber Energi" pada  Selasa (15/9).

Sepengetahuan Andreas, telah banyak teknologi dan inovasi dari kalangan akademisi terkait pengelolaan sampah agar bermanfaat. Di antaranya mengolah sampah menjadi sumber listrik atau membuat material bangunan dari limbah. Sayangnya, inovasi masih dalam skala uji coba belum sampai ke tahap ekonomi agar diproduksi massal. Inilah yang menjadi tantangan selanjutnya.

Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan kalangan teknokrat harus masif. Dengan begitu, inovasi soal sampah tak terpendam di meja laboratorium. "Makanya saya salut Surabaya sudah membuktikan koordiasi ini, sampah berhasil ditangani di sana," katanya.

Menyoal program 100-0-100, Andreas menyebut hingga saat ini akses pelayanan sanitasi baru mencapai 56 persen. Sementara untuk kawasan kumuh dalam target nol persen, saat ini masih berada di angka 12 persen.

Data Kemenpupera mencatat total kawasan kumuh se-Indonesia sebanyak 38.431 hektare. Ia berada di sekitar 280-an kota dan kabupaten dan tersebar di empat ribu kawasan. Tantangan pemerintah saat ini, lanjut dia, bukan sekadar menghilangkan kawasan kumuh, tapi juga mencegah agar kawasan kumuh baru tak tumbuh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement