REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan penerapan sistem token untuk pembelian listrik khususnya pada sistem administrasi pembelian pulsa listrik memicu pro dan kontra di masayarakat. Hal ini dinilai terjadi karena masyarakat belum banyak mengetahui komponen apa saja yang menjadi pembebanan.

Karena kondisi itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman pun memberikan tanggapannya. “Ini sejalan dengan fungsi BPKN untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah,” ujar dia melalui pesan siaran pers, Ahad (13/9).

BPKN, kata Ardiansyah, menyarankan agar PLN secara tegas memberi pilihan pada pelanggan untuk memilih sistem prabayar atau pasca bayar. PLN juga perlu menyiapkan peralatan-peralatan tersebut. Hal ini, kata dia, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 33/2014, pasal 8 ayat 2 tentang memberi pilihan kepada pelanggan merupakan kewajiban.

Kemudian, BPKN juga meminta PLN mengganti KWH Meter listrik Pra Bayar model lama. Menurut Ardiansyah,  model lama itu masih banyak mengalami gangguan. Terutama dalam membaca token listrik sewaktu pengisian ulang.

BPKN juga menyarankan PLN untuk menggunakan KWH Meter listrik prabayar ber-SNI. Hal ini perlu digunakan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, BPKN berharap PLN bisa meningkatkan upaya sosialisasi khususnya kepada masyarakat kecil. Ini perlu dilaksanakan untuk menghindari salah informasi mengenai sistem prabayar.

Ardiansyah berpendapat, upaya itu sekaligus mendorong penggunaan sistem prabayar. Menurut dia, sistem ini diyakini lebih bermanfaat bagi pelanggan dan PLN.

Namun yang terpenting, kata dia,  perlu adanya sinergi antar instansi terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai tarif pulsa PLN. Sehingga informasinya lebih jelas dan transparan. Sehingga masyarakat dapat lebih paham sistem administrasi pembelian pulsa listrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika