Rabu 09 Sep 2015 18:20 WIB

Desain Paket Kebijakan Ekonomi Belum Hasilkan Efek 'Wow'

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/9).
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desain Paket Kebijakan Ekonomi dinilai hanya berorientasi pada insentif perbaikan ekonomi jangka menengah dan panjang. Memang ada insentif untuk jangka pendek, namun sangat terbatas. Akibatnya, paket tersebut belum menghasilkan efek "Wow" dalam artian sampai detik ini tidak kentara antusiasme dan optimisme di kalangan pelaku usaha.

"Tawaran-tawaran insentif yang diwacanakan masih ditanggapi dingin dari para pengusaha, tidak ada efek 'wow', artinya tidak banyak memengaruhi psikologis pasar," kata Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pada Rabu (9/9).

Respons EGP alias "emang gue pikirin" dari kalangan pelaku usaha tingkat bawah terasa, tampak dari belum bergeliatnya pasar di situasi ekonomi lesu. Padahal, penting bagi pemerintah menjaga ekspektasi dan psikologis positif di pasar. Inilah akibat porsi insentif ekonomi jangka pendek terbatas sedangkan yang jangka menengah dan panjang terus dihembuskan.

Insentif jangka pendek, di antaranya pemerintah harus menjaga agar daya beli masyarakat terkatrol dan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak menggerayangi masyarakat.

Ini berkaitan dengan penjagaan pemerintah dalam stabilisasi harga pangan dan kebutuhan harian masyarakat. Di samping, perusahaan kecil dan menengah harus dijaga agar tidak kolaps. "Ancaman PHK sangat banyak, angkanya sudah hampir 300 ribu pekerja," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan telah mempresentasikan paket kebijakan ekonomi kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 2 September 2015. Terdapat empat kelompok paket kebijakan ekonomi besar-besaran, terdiri dari sektor fiskal dan keuangan, deregulasi industri, insentif sektor energi, serta pangan.

Untuk deregulasi, ia menyangkut industri, perdagangan, dan pertanian. Total ada sekitar 160 peraturan yang akan dikaji ulang, baik sebagian maupun seluruhnya. Kelompok senanjutnya yakni insentif di sektor energi, utamanya terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tambang. Terakhir kelompok pangan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement