REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebanyakan para pengusaha hanya memperhatikan aspek ekonomi dan teknologi dalam membangun suatu proyek. Namun aspek lingkungan cenderung diabaikan, termasuk dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Sebenarnya para pengusaha bisa saja membuat kereta api cepat menjadi proyek yang ramah lingkungan. "Tapi biasanya si investor tidak mau karena tidak ekonomis sehingga aspek lingkungan pun ditinggalkan," kata Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin di Jakarta, Kamis (3/9).

Dampak suatu proyek pembangunan terhadap lingkungan biasanya bersifat jangka panjang. "Sewaktu dibangun mungkin tidak masalah, tapi setelah tiga atau empat tahun mungkin bisa terjadi longsor," ucapnya. Agar proyek tersebut menjadi visible, harus memenuhi tiga aspek yaitu teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Untuk mewujudkannya tidak bisa hanya mengandalkan tenaga ahli namun harusnya juga ada peran para stakeholder.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas mengatakan pembangunan kereta api cepat akan mengurangi daya dukung alam, terutama di jalur-jalur yang akan dilewati. Yang harus dipertimbangkan adalah implikasi pembukaan stasiun-stasiun.

Cina menawarkan delapan stasiun, sedangkan Jepang lima stasiun. Dia menyebut sudah pasti nanti di sana akan muncul pemukiman-pemukinan vertikal baru seperti apartemen. "Pemukiman-pemukiman ini otomatis akan mengurangi lahan subur di Pulau Jawa," kata dia.

Ketika membuat suatu keputusan, pemerintah mestinya mempertimbangkan dampak ekologis. "Otomatis nanti menimbulkan krisis pangan dan air bersih. Ini yang tidak pernah diekspor baik oleh pejabat," ujar Darmaningtyas.

Pemerintah hendaknya berkaca pada pembangunan hotel di Yogyakarta yang menyebabkan keringnya pasokan air sehingga akhirnya proyek tersebut dimoratorium.

Ikuti Whatsapp Channel Republika