REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution telah menyerahkan rekomendasi terkait pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada Presiden Joko Widodo, Kamis (3/9). Namun, Darmin enggan mengungkap apakah Cina atau Jepang yang bakal dipercaya pemerintah membangun kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

"Kita sudah rekomendasikan, kemudian presiden sudah menyampaikan lebih kurang bagaimana. Tapi beliau bilang biar saya yang umumkan," ujar Darmin.

Dia menyebut tak ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan dengan keputusan yang diambil Presiden. Hanya saja, pengumuman mengenai siapa pemenangnya tak bisa dilakukan sekarang.

Darmin juga menjelaskan keunggulan dari proposal yang ditawarkan kedua negara. Cina unggul dari sisi sosial-ekonomi. Sementara Jepang menang dalam hal teknologi. Kereta cepat yang dibangun Jepang juga terbukti tak pernah mengalami kecelakaan.

Namun, siapa pun yang jadi pemenang, Darmin menyebut pemerintah pada prinsipnya enggan proyek tersebut mengambil dana dari APBN, termasuk untuk garansi sekalipun. Selain itu, pemerintah juga menginginkan proyek kereta cepat ini dirancang sebagai kerjasama business to business.

"Sehingga yang akan maju ke depan BUMN," kata Darmin.

Kendati petunjuk yang dituturkan Darmin mengarah ke Cina, namun dia mengelak. Darmin justru menyebut pekan depan Presiden akan mengundang perwakilan pemerintah dari kedua negara.

"Kami akan mengundang pemerintah atau wakil pemerintah Jepang dan Cina untuk menjelaskan bahwa kita akan jalankan begini. Jadi masih tetap terbuka untuk dua-duanya," kata mantan gubernur BI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika