REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus mantan menteri, Emil Salim, menilai pelaksanaan proyek pemerintah yang juga membutuhkan biaya pembangunan dalam dolar AS sebaiknya ditunda. Alasannya, saat ini kondisi perekonomian negara tengah melemah dan pemerintah perlu membatasi penggunaan dolar.

"Pokoknya sekarang dalam keadaan kita menghadapi persoalan dolar, lebih baik ikat pinggang dikencangkan. Mari kita hemat dolar. Nantikan sebentar lagi krisis bisa diatasi," kata Emil usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (1/9).  

Setelah pemerintah dapat memperbaiki kondisi ekonomi saat ini, sambung Emil, pemerintah dapat melanjutkan pelaksanaan rencana proyeknya. Pernyataan Emil tersebut menanggapi pelaksanaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Atas dasar itulah, ia menilai pelaksanaan proyek kereta api cepat dengan biaya sekitar Rp 60 triliun ini belum tepat dilakukan saat ini. Emil pun menyebut pemerintah lebih baik menjalankan proyek tol laut ketimbang proyek kereta api cepat.

"Gimana kita berusaha supaya dolar masuk? Kok kita bikin proyek dolar keluar. Jadi, apa tepat sekarang ini? Apa timingnya tepat? Apa prioritas itu? Apa tidak lebih baik jalan tolnya ke laut dibangun.... Dalam keadaan kita kekurangan, irit keinginan supaya dolar jangan keluar, kita justru dolar keluar. Apa konsistens itu?," jelas Emil.

Kendati demikian, dalam pertemuannya dengan Kalla siang ini, Emil mengaku tak membahas terkait pembangunan kereta api cepat.    

Proyek kereta api cepat Indonesia dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung. Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika