REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerapan anggaran baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/APBD) masih sangat minim. Kondisi ini dinilai mampu menyulut kemunduran perekonomian Tanah Air.
Anggota Komisi XI DPR RI Biem Benjamin mengatakan apabila kondisi perekonomian Indonesia yang sedang loyo, tidak menutup kemungkinan aktivitas industri di dalam negeri akan berjalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran. "Saya khawatir perusahaan-perusahaan akan tutup dan akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," ucapnya saat dihubungi ROL, baru-baru ini.
PHK otomatis membuat masyarakat kehilangan penghasilan yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Kalau masyarakat tidak punya uang, nanti kriminalitas bisa meningkat. Itu yang kami khawatirkan," kata putra ketiga dari seniman Betawi Benyamin Sueb ini.
Pemerintah harus menyiapkan stimulan agar perekonomian, khususnya di daerah bisa berjalan lagi. "Karena kondisinya saat ini sangat down sekali," ucap politikus dari Partai Gerindra ini.
Yang bisa dilakukan pemerintah antara lain segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang berisi petunjuk pelaksanaan dan teknis mengenai penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran harus digunakan sesuai ketentuan.
Menurut dia, perpres ini sangat krusial, mendesak, dan sangat ditunggu mengingat anggaran yang masih mengendap harus segera dicairkan. "Kalau bisa dalam hitungan hari, perpres ini dapat segera terbit," harap Biem.
Dia mengatakan lambannya penyerapan anggaran tidak hanya karena adanya perasaan takut dari pemerintah daerah terhadap kriminalisasi kebijakan, tetapi juga akibat belum adanya aturan baku yang mengaturnya. "Peraturan harus segera terbit agar pengguna anggaran jadi tenang," ucapnya.
Saat ini penyerapan anggaran baru 20 persen sehingga harus lebih digenjot. Apalagi saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah menembus ke angka Rp 14 ribu. Masyarakat, kata Biem, sudah tertekan oleh harga bahan kebutuhan pokok yang semakin mahal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika