REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), R Abdullah menyebutkan ekonomi yang sulit saat ini berdampak pada banyaknya pekerja di Bekasi yang di PHK dan dirumahkan.

"Dari keluarga besar kami yang di Kabupaten Bekasi sudah dirumahkan sekitar 5 ribuan, dari perusahaan otomotif dan properti, pokoknya tidak kurang dari 5 ribuan buruh. Sementara yang di-PHK sebagian besar pekerja kontrak yang tidak diperpanjang. Tidak kurang dari 10 ribuan," tutur Abdullah kepada Republika, Kamis (27/8).

Bukan hanya itu, lanjut Abdullah, ada perusahaan yang gulung tikar akibat tidak sanggup menghadapi ekonomi yang anjlok. "Dan ada satu perusahaan yang ditutup, perusahaan produk plastik," imbuhnya.

Menurutnya, untuk mengatasi hal ini pemerintah harus segera melakukan maping perusahaan. Maping perusahaan itu dilakukan untuk mengelompokkan mana perusahaan yang masih kuat, mana yang setengah kuat dan mana yang kira-kira akan mengalami kesulitan.

"Atau dengan kata lain perusahaan mana yang tangguh, mana yang setengah tangguh dan tidak tangguh menghadapi kondisi kritis ini. Yang setengah tangguh dan tidak tangguh harus segera dilakukan intervensi dari pemerintah," jelasnya.

Intervensi ini, lanjutnya, bisa berupa pemberian kemudahan dalam ekspor, kemudahan dalam impor bahan baku, dan penangguhan pajak atau yang lainnya. "Kalau tidak ada intervensi nanti akan terjadi PHK besar-besaran," tukasnya.

Namun, sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Untuk itu, pada tanggal 1 September mendatang buruh Bekasi akan melakukan aksi demonstrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika