REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah dua tahun hak-hak pegawai BUMN Pertani terabaikan, Senin (24/8).

Anggota Komisi IX DPR RI M Sarmuji mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di salah satu perusahaan milik pemerintah PT Pertani. Sebanyak 1.125 pegawai Pertani terabaikan hak-haknya.

Sarmuji mengatakan direksi tidak selama dua tahun mengabaikan hak pegawai Pertani tanpa kejelasan. "Pemerintah telah melanggar UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ujar dia dalam keterangan pers.

Sarmuji mengajak pemerintah duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan pegawai PT Pertani. Karena masalah ini sudah melanggar hak-hak kebutuhan dasar pegawai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika