REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Program pengadaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang dikritik Menko Kemaritiman Rizal Ramli bukan semata pemikiran dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Proyek ini rupanya juga buah pemikiran dari Presiden RI Joko Widodo.

Juru bicara Wapres Husain Abdullah mengatakan program listrik tersebut merupakan program populis andalan Jokowi. "Itu sama saja Rizal memandang sebelah mata Presiden Jokowi," ucapnya dalam siaran pers yang diterima ROL, Rabu (19/8).

Rizal selaku menko di Kabinet Kerja, diminta khatam terlebih dahulu tentang visi dan misi Jokowi-JK, baru setelah itu berkerja. "Jangan asal ngomong karena dia bukan pengamat lagi tapi Menko. Harusnya pakai akal ikut bantu pemerintah menggolkan apa yang tertuang dalam visi misi Jokowi-JK," ucap Husain.

Saat ini semua bank siap mendukung pendanaan proyek listrik, artinya secara kalkulasi perbankan proyek ini masuk akal. Permintaan untuk mengerjakan program listrik juga membludak. Yang ditawarkan PLN 35 ribu MW tetapi yang berminat sangat besar, kalau ditotal mencapai 50 ribu MW.

Artinya ini momentum untuk mengatasi krisis listrik di Indonesia karena peminatnya besar. "Atau kita mau biarkan daerah daerah dilanda pemadaman lampu bergilir. Bisa marah orang daerah," ujar Husain. Belum lagi di pedesaan pedesaan yang belum pernah merasakan terangnya listrik.

Rizal diminta jangan hanya berkomentar diantara gemerlap lampu studio. "Ingat masih jutaan rakyat Indonesia butuh listrik," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika