REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil memaparkan pokok rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016.
Menurut Sofyan pokok pertama dari RKP yakni soal pembangunan yang berkesinambungan, yang bertumpu pada keunggulan dalam sektor produksi.
Kedua, pertumbuhan yang berkesinambungan dengan laju yang memadai. Di mana kata dia tak hanya bertumpu pada jumlah kapital dan tenaga kerja saja. Melaikan juga peningkatan pada produktifitas.
Ketiga, menekan kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebab dengan itu, kata Sofyan pembanguanan baru akan terwujud. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap daerah.
"Kerangka pembangunan tersebut diimplementasikan dalam konteks desentralisasi fiskal, yang merupakan komitmen pemerintah ini, yang memberikan peranan lebih besar kepada daerah melalui peningkatan transfer belanja daerah," kata Sofyan dalam penjelasan nota keuangan dan rancangan APBN 2016 bersama Mentri Keuangan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) di Jakarta, Jum'at (14/8).
Menurutnya kerangka pembangunan ini pertama kalinya biaya transfer belanja daerah lebih besar dari biaya Kementrian/Lembaga. Dari tiga kunci pokok RKP itu penekanan sektor unggulan yakni pada kedaulatan pangan; kemaritiman dan kelautan; kedaulatan energi dan ketenaga listrikan; sektor industri; dan pariwisata.
Sementara pembangunan manusia dan masyarakat berfokus pada pendidikan. Sebab itu, rencananya pemerintah akan memberikan beasiswa bagi 21 juta anak miskin untuk pendidikan dasar dan menengah.
"Diharapkan dapat menjadi peningkatan produktifitas masyarakat secara menyeluruh. Sekaligus akan mengurangi kesenjangan," kata Sofyan.
Perhatian lebih juga diberikan pada Perumahan serta kesehatan yang mendapat anggaran lima persen dari APBN. Antara lain menyediakan BPJS yang mencakup lebih dari 92 juta penduduk, dan diarahkan mengadakan rumah sakit terakreditasi di setiap Kabupaten/Kota (Minimal satu).
Sedang untuk pemerataan antara pendapatan dan antar wilayah kata Sofyan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat pada enam juta Kepala Keluarga (KK)serta kepersertaan SGSN tenaga kerja sebanyak 40 juta pekerja formal dan, 3,2 juta pekerja informal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
