REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalal mengatakan tengah mempersiapkan draf yang akan membahas soal dana Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) 2015, yang mangkrak di perbankan daerah senilai  Rp 273,5 triliun.

"Mendagri sudah terjun ke daerah yang bermasalah, cari tahu sebabnya. Sebab itu penting ada Pepres, Inpres, PP yang sedang kami siapkan, Draf sudah oke," kata Sofyan Djalal di Jakarta, Jum'at (7/8) sore.

Rencananya pekan depan kata Sofyan Kementerian Bidang Ekonomi akan menggelar rapat bersama Presiden Joko Widodo untuk menandatangani draf tersebut. Ia berharap dengan adannya hal ini pejabat daerah bisa melahirkan kebijakan secepatnya dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. Targetnya Pepres akan keluar per 17 Agustus 2015.

Kata Sofyan daerah yang tidak mengeluarkan dana akan dikurangi anggarannnya dari anggaran yang merupakan kebijakan presiden. Sehinnga mulai 2016 Anggaran akan ditentukan oleh Presiden berdasarkan kinerja daerah.

"Jadi kalau daerah spendingnya kurang, gak kita kasih. Kalau baik, akutansinya baik, pelaporan. Baik, governance baik, akan diberikan lebih besar dari itu. Maka akan diberikan reward and punishment," tuturnya

Lebih lanjut kata dia  dana alokasi khusus yang direalokasi dari dana Kementrian/Lembaga kepada daerah. Meski demikian pemberian maksimum Rp 100 miliar per kabupaten.

"Itu bisa diberikan lebih kecil bahkan tidak diberikan ke daerah tertentu yg kinerjanya gak bagus," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika