REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi IV DPR RI mengingatkan agar masalah kekeringan yang berlangsung setiap tahun tidak dijadikan peluang impor beras. Lagi pula, upaya antisipasi terus dilakukan seperti menyepakati sejumlah usulan revisi anggaran oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
"Jangan sampai gara-gara El Nino ini dipakai oknum-oknum untuk melegalkan impor beras, jangan sampai menteri termakan impor ini," kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo pada Senin (3/8).
DPR, kata dia, telah menyepakati revisi anggaran antisipasi El Nino sebanyak Rp 880 miliar. Hasilnya, ia mendapatkan laporan soal situasi produksi pangan yang terkendali.
Sebelumnya, Kementan mengaku telah mempersiapkan skenario terburuk mengantisipasi dampak kekeringan 2015. Kementan pun tetap optimistis produksi pangan aman hingga Desember 2015.
"Kalau El Nino kuat seperti sekarang ini, kita biasanya kena puso hingga 100 ribu hektare," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Meski begitu, dalam periode Oktober-Maret telah dilakukan tambah tanam hingga 400 ribu hektare.
Sementara, total lahan tanam padi se-Indonesia seluas 14 juta hektar di mana hingga Agustus, terjadi panen padi seluas 12,5 juta hektar. Jadi, lanjut Mentan, bersisa 1,5 juta hektar yang belum panen. "Inilah yang akan diupayakan selamat, masih aman," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika