REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mempercepat pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran.
"Dalam desain besar 2015-2019, Kalimantan tetap dijadikan paru-paru dunia, dan dijadikan lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai, Sabtu (18/7).
Menurut dia, sejalan dengan desain besar itu sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk itu, tambahnya, Menteri PUPR M Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.
Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga kawasan ekonomi khusus, empat kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Kalimantan.
"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu kawasan perkotaan metropolitan, dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," katanya.
Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional di tahun 2015 sepanjang 7.619 kilometer, terdiri dari 1.204 kilometer di Kalimantan Selatan, 2.002 kilometer di Kalimantan Tengah, 1.710 kilometer di Kalimantan Timur, 585 kilometer di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 kilometer yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika