REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah kini tengah memetakan sejumlah hambatan dalam pembangunan proyek listrik di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil usai menghadiri rapat kelistrikan bersama sejumlah menteri terkait serta Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta.

Menurut Sofyan, dalam rapat ini pemerintah melakukan evaluasi hambatan-hambatan pembangunan listrik agar dapat segera diselesaikan.

"Mengevaluasi tentang proyek-proyek listrik dan percepatan hambatan-hambatan yang dihadapi," kata Sofyan di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/7).

Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pembangunan proyek listrik diantaranya yakni masalah sengketa lahan hutan seperti di Halimun, Jawa Barat.

Permasalahan inipun, kata dia, membuat pembangunan proyek listrik menjadi mandek, seperti halnya dalam pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Jawa di Kalimantan Timur.

"Jadi Pak Sofyan Basir melaporkan perkembangan yang ada. Kemudian, sampai sekarang ini on track. Tetapi kemudian ada hambatan-hambatan yang sangat spesifik. Misalnya, ada masalah sengketa lahan di panas bumi. Nah itu disuruh diselesaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya sengketa itu diselesaikan," jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menginstruksikan agar permasalahan sengketa lahan dalam pembangunan proyek listrik segera diselesaikan dalam waktu satu pekan.

Wapres, kata dia, telah berkomunikasi dengan Kapolda serta Panglima Kodam (Pangdam) setempat agar segera memberikan laporannya terkait masalah tersebut.

Selain itu, Wapres juga meminta PLN untuk menyusun bagaimana menggunakan energi mix nasional secara tepat.

"Bagaimana mencapai energi mix yang tepat, yaitu mandat UU tahun 2000 berapa itu harus energi mix nya paling sedikit 25% dari yang energi baru dan terbarukan," tambah dia.

Dalam proyek penyediaan listrik berkapasitas 35 ribu MW ini, PLN akan membangun listrik sebesar 5 ribu MW dan Independen Power Plant (IPP) akan mengerjakan proyek sebesar 30 ribu MW. Menurut Sofyan, dengan porsi pembangunan proyek listrik tersebut, PLN dapat lebih fokus membangunan jaringan listrik.

"Sedangkan pembangunan powerplant nya lebih ditekankan pada IPP," kata dia.

Dalam rapat kelistrikan ini, turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika