REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut pembahasan peraturan presiden (Perpres) Percepatan Penyerapan Anggaran sudah mendekati final. Dia menargetkan, Perpres yang pertama kali diusulkan oleh pihaknya tersebut ditargetkan sudah terbit setelah libur Idul Fitri mendatang.

"Sudah hampir jadi, habis Lebaran diteken," kata Sofyan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (13/7).

Berbicara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menegaskan tak ada poin yang mengatur perlindungan hukum bagi pejabat bidang infrastruktur dalam Perpres tersebut. Dia menjelaskan, poin-poin yang diatur dalam Perpres itu antara lain soal pengawasan terhadap proyek pembangunan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif dan pelanggaran hukum dalam proyek-proyek infrastruktur.

Menurut Andrinof, pemerintah melihat bahwa selama ini masalah-masalah administratif seringkali dibawa ke pelanggaran hukum. Andrinof menilai hal itu merupakan bentuk kriminalisasi kebijakan. Akibatnya, proyek-proyek pembangunan tidak jalan karena pejabat penanggungjawab tidak berani mengeksekusi proyek.

"Jadi tidak ada perlindungan itu. Kata-katanya tidak ada, memang maksudnya juga tidak ada," kata Andrinof.

Ikuti Whatsapp Channel Republika