Rabu 08 Jul 2015 01:04 WIB

BPRS HIK Parahyangan Lampaui Target

Suasana counter BPRS HIKP
Foto: Dokumentasi HIKP
Suasana counter BPRS HIKP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah kondisi industri keuangan yang melemah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan (HIKP) tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan. “Kinerja BPRS HIKP pada semester I 2015 melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Direktur Utama BPRS HIK Parahyangan Toto Suharto di Jakarta, Selasa (7/7).

Ia menjelaskan, baik jumlah aset, pembiayaan, dana pihak ketiga  (DPK) maupun laba BPRS HIKP per 30 Juni 2015 berada di atas 100 persen dari target. “Secara umum, rata-rata pertumbuhannya di atas 20 persen, kecuali laba sebelum pajak yang tumbuh 13 persen. Tingkat pertumbuhan BPRS HIKP berada di atas rata-rata industri perbankan syariah,” ujar Toto.

Dia menyebutkan, total aset BPRS HIKP per 30 Juni 2015 mencapai Rp 569 miliar lebih. Dana tersebut tumbuh 29 persen dibandingkan priode yang sama tahun sebelumnya, dan mencapai 103 persen dari target. “Kepemilikan aset Rp 569 miliar lebih  menjadikan BPRS HIKP sebagai BPRS dengan aset terbesar,” tuturnya.

Ia menambahkan, total pembiayaan per 30 Juni 2015 mencapai Rp 497 miliar lebih, tumbuh 26 persen dibandingkan priode yang tahun 2014. Pencapaian tersebut mencakup 102 persen dari target.

Sementara itu, DPK tumbuh 28 persen menjadi Rp 493 miliar lebih , dan mencapai 104 persen dari target. “Laba sebelum zakat Rp 8,8 miliar lebih. Jumlah tersebut tumbuh 13 persen, dan mencakup 118 persen dari target,” papar Toto.

Dengan kinerja di atas, kata Toto, pihaknya hanya butuh tambahan aset, pembiayaan maupun DPK yang relatif  tidak terlalu besar pada semester kedua ini. “Hal itu memang sesuai strategi bisnis BPRS HIK, yakni menggenjot aset, pembiayaan dan DPK pada semester I. Pada tiga bulan terakhir semester II, kami lebih banyak berada pada proses pengawasan pembiayaan,” ujarnya.

Toto menyebutkan tingginya pertumbuhan BPRS HIKP tak lepas dari strategi pembiayaan yang mereka terapkan. “Porsi pembiayaan terbesar BPRS HIKP adalah kalangan fix income atau berpendapatan tetap, yakni pegawai negeri sipil (PNS). Mereka relatif  tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement