REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengklaim telah menyiapkan anggaran untuk asuransi sebagai antisipasi gagal panen tahun ini. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring menjelaskan, rencana penyelesaian asuransi ini masih dimatangkan bersama dengan DPR.

"Kalau kekeringan karena bencana, pemerintah kan ada CPN (cadangan pangan nasional). Asuransi memang sudah ada dianggarkan. Tapi diskusi nya belum kelar saja di DPR. DPR pun juga mendesak sejak lama," jelas Hasil, Ahad (5/7).

Hanya saja, Hasil menolak menjelaskan lebih jauh mengenai detail rencana asuransi gagal panen ini. Dia hanya menegaskan, pembicaraan ini masih dalam proses.

Mengenai langkah antisipasi pemerintah selain melalui asuransi, Hasil menyebutkan, pemerintah telah mengumpulkan kepala daerah untuk memetakan potensi kekeringan.

Pemerintah, lanjut Hasil, telah merevisi anggaran Kementerian Pertanian dengan menambah Rp 800 miliar untuk penyediaan 22 ribu pompa air di daerah.

"Tapi selain itu, kami juga antisipasi. Artinya kalau wilayah wilayah yang kami antisipasi kekeringan juga kamu sarankan ganti palawija. Dan kami sarankan memakai benih benih yang berumur pendek," ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyediakan kendaraan darurat untuk antisipasi kekeringan, seperti mobil tangki dan selang air. Sedangkan untuk daerah yang menjadi fokus antisipasi pemerintah, Hasil menyebutkan, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sasaran, tidak terbatas pada daerah lumbung padi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika