REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- WNI yang tinggal di Yunani tidak terlalu terkena dampak krisis tahun ini. Hal itu berbeda saat awal krisis dimulai pada 2010, lalu.
Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Benny Bahanadewa mengatakan, seluruh WNI yang berada di Yunani berjumlah 925 orang. Sebagian besar WNI yang berada di sana adalah asisten rumah tangga.
Dampak terbesar dari krisis Yunani adalah banyaknya warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). "Banyak perusahaan negara yang diswastanisasi, namun kemudian bangkrut dan tutup," ujar dia.
Sebanyak 27 persen dari penduduk Yunani kini terpaksa menjadi pengangguran, termasuk pekerja pelayan publik. Dampaknya, warga kesulitan mendapatkan pelayanan fasilitas publik karena 1.700 perusahaan tutup.
Sedangkan masalah sandang, pangan, dan papan tidak terlalu terasa dampaknya karena sebagian besar adalah perusahaan asing. Sama halnya dengan WNI yang lebih dulu terkena dampaknya saat awal krisis.
Sebelum krisis WNI yang bekerja di Yunani bisa mendapat penghasilan 700 hingga 800 euro per bulan. Namun, setelah krisis terjadi mereka hanya mendapat 400 euro per bulan.
Mereka pun memutuskan kembali ke Indonesia dan tidak kembali ke Yunani karena mengalami penurunan penghasilan. Sementara itu, warga lokal di Yunani memutuskan untuk mencari peruntungan di luar negeri dan menetap di negara lain.
"Mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya memutuskan untuk mencari pekerjaan di negara lain," jelas Benny. Ini dipengaruhi oleh budaya diaspora yang amat kental.
Dampak lain yang dihadapi warga Yunani adalah sulitnya mendapatkan uang tunai di ATM. Setiap orang dibatasi hanya dapat mengambil 60 euro per hari per ATM. "Prioritas pengambilan uang tunai diberikan pada pensiunan, sehingga untuk warga umum agak kesulitan untuk mendapatkan uang tunai," kata Benny. Aturan ini diberlakukan hingga (6/7) atau setelah hasil referendum diketahui.
PM Yunani Alexis Tsipras mengadakan referendum untuk diserahkan pada masyarakat. Karena parlemen tak berhasil memberikan jalan keluar bagi krisis ini.
Pada jajak pendapat 80 persen mengatakan setuju dengan adanya pengetatan ekonomi. Namun, tiga hari terakhir demonstrasi yang berlangsung justru sebaliknya.
Massa hingga 100 ribu orang memadati gedung parlemen dan berteriak tidak setuju adanya pengetatan ekonomi dan memilih untuk keluar dari Eropa. Sedangkan 120 orang di hari berikutnya unjuk rasa mengaku setuju dengan adanya pengetatan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika