REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2015 mencapai Rp 436,1 triliun atau 33,1 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp 1.319,5 triliun.
"Realisasi itu terdiri dari penyerapan belanja Kementerian Lembaga Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen dan belanja non Kementerian Lembaga Rp 227,6 triliun atau 43,4 persen," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (1/7).
Menkeu menjelaskan dari penyerapan belanja Kementerian Lembaga tersebut sebanyak 40 K/L telah memiliki daya serap tinggi diatas 26,2 persen, 16 K/L memiliki daya serap sedang antara 20 persen dan 26,1 persen serta 29 K/L mempunyai daya serap rendah dibawah 20 persen.
"Kementerian dengan daya serap rendah diantaranya Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata," ujarnya.
Sementara, penyerapan tertinggi untuk belanja non Kementerian Lembaga adalah untuk pengelolaan subsidi yang sudah mencapai Rp 100,4 triliun atau 47,4 persen dari pagu Rp 212 triliun serta pengelolaan transaksi khusus yang mencapai Rp 50,7 triliun atau 50 persen dari pagu Rp 101,4 triliun.
Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I mencapai Rp 436,1 triliun ditambah realisasi transfer ke daerah Rp 337,7 triliun maka belanja negara keseluruhan mencapai Rp 773,9 triliun atau 39 persen dari pagu Rp 1.984,1 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga mengatakan realisasi defisit anggaran semester I mencapai Rp 76,4 triliun atau 0,66 persen terhadap PDB yang berasal dari pendapatan negara Rp 697,4 triliun dan belanja negara Rp 773,9 triliun.
"Defisit anggaran diperkirakan Rp 76,4 triliun atau 0,66 persen dari PDB, sehingga ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 30 Juni Rp 117,6 triliun 'cash' yang siap dibelanjakan untuk K/L, non K/L maupun transfer ke daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika