REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dinilai sebagai salah satu pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang layak diganti. Lantaran sarat kontroversi ditengah minim prestasi yang dicetaknya selama menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Kementerian BUMN.

"Dari awal kami sudah sangat keras bersuara dan bahkan menolak Rini untuk duduk memimpin Kementerian BUMN. Kita sangat paham Rini bukanlah orang yang cakap mengurus BUMN," kata Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Rabu 1 Juli 2015.

Ferdinand mengatakan Rini pun tidak mampu alias gagal mengurus perusahaannya sendiri. Dia mencontohkan ketika Rini memasukkan motor buatan Cina, Kanzen. Karena itu, Ferdinand menilai Rini tidak punya kapasitas mengurus yang lebih besar seperti Kementerian BUMN.

"Coba lihat sekarang situasi BUMN kita, semua kacau balau, tidak ada yang lebih maju dari sebelumnya, bahkan mempertahankan yang sudah ada saja tidak mampu, apalagi membesarkan," cetus Ferdinand.

Dalam catatan, belum setahun menduduki posisi orang nomor satu di Kementerian BUMN, sosok Rini belum menghasilkan prestasi. Salah satu bukti ketidakmampuan Rini menjadi 'komandan' di Kementerian BUMN adalah permasalahan  dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Pergantian Direktur Utama Bulog yang baru seumur jagung.

Terakhir, Rini secara tidak langsung mengintervensi transaksi tukar guling saham salah satu perusahaan plat merah, PT Telkom Tbk dengan PT Tower Bersama Tbk. Rini membuat pernyataan yang berbuntut sentimen negatif ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI pada Selasa (30/6) bagi saham Telkom.

Ikuti Whatsapp Channel Republika