REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyayangkan langkah pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 450/900 VA.

"Ini merupakan derita baru bagi rakyat pedesaan. Mayoritas pengguna listrik 450 VA  adalah golongan miskin yang tersebar di pedesaan seperti masyarakat petani, nelayan dan masyarakat hutan," kata Andi, Kamis, (25/6).

Mereka, ujar dia, masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. "Jangan menambah derita baru buat mereka," ucap dia.

Pemerintah, kata Andi, sebaiknya membatalkan kenaikan tarif listrik 450/900 VA. Logika penyimpangan pada pengguna listrik golongan ini yang menurut Pemerintah tidak tepat sasaran merupakan argumen tidak berdasar.

Solusi yang diberikan Pemerintah dengan mengalihkan subsidi langsung berupa kartu yang dapat diuangkan untuk membayar listrik bukanlah persoalan yang mudah. Menurutnya, permasalahan baru bahkan bisa muncul di lingkungan masyarakat pengguna listrik 450 VA.

Sebelumnya, kata Andi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) menyatakan, pengalihan subsidi yang disalurkan PLN akan dialihkan ke pengguna langsung berupa kartu-kartu program sosial yang akan diberikan kepada masyarakat golongan rumah tangga miskin.

Pemerintah, terang dia, harus menyadari saat ini hingga beberapa tahun ke depan, daya beli masyarakat turun drastis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan menjadi prioritas utama.

"Program sosial yang digulirkan pemerintah, terbukti tidak memberi dampak signifikan terhadap kenaikan daya beli masyarakat. Program sosial dalam bentuk apapun berujung pada persoalan pangan sehingga subsidi yang akan dialihkan untuk listrik, kesehatan, pendidikan menjadi tidak berguna lagi," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika