REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar dilakukan koordinasi untuk perbaikan fasilitas dan penyerdehanaan aturan guna mempersingkat waktu tunggu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. Permintaan ini ditujukan bagi masing-masing kementerian terkait.
"Koordinasi yang baik dan fasilitas. Dua hal, Infrastruktur dan koordinasi serta penyederhanaan aturan, kecepatannya. Itu aja, dua hal, infrastrukturnya dan aturannya serta kecepatan ambil keputusannya," kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/6).
Wapres pun menilai sikap Presiden Jokowi yang menegur para pejabat terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, hingga kini target waktu tunggu bongkar muat yang diberikan oleh presiden masih belum tercapai.
"Ya itu memang targetnya diberikan oleh presiden dalam rapat kabinet itu. Empat hari, belum dicapai. Artinya karena target belum dicapai otomatis tentu preseiden wajar untuk menegur," kata JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapati pelayanan di sana belum menunjukan perubahan signifikan. Jokowi mengaku telah lama meminta pejabat terkait untuk membenahi masalah yang berkaitan dengan waktu tunggu yang sangat panjang.
Namun, hingga hari ini target dwelling time 4,7 hari pun juga belum terlaksana. Jokowi akhirnya memberikan peringatan keras pada pejabat terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. Bahkan, ia mengancam akan mencopot pejabat yang bersangkutan.
"Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi.
Untuk menyelesaikan masalah dwelling time, Presiden menilai harus ada koordinasi yang baik antar 18 kementerian/lembaga yang ada di pelabuhan. Mereka harus duduk bersama untuk mencari solusi permanen atas masalah tersebut. Delapan kementerian lembaga tersebut antara lain, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Jokowi menyebut, masalah dwelling time sangat mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kerugian yang ditimbulkan dari lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan sangat besar, yakni Rp 780 triliun per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika