Kamis 18 Jun 2015 15:40 WIB

REI Pesimis Target Rumah Murah Dapat Terealisasi

Rumah Murah (ilustasi)
Foto: Republika/Wihdan
Rumah Murah (ilustasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah mengaku pesimis target rumah murah dapat terealisasi seiring dengan banyaknya kendala yang harus dihadapi pengembang.

"Kami dari DPD REI sudah banyak menerima keluhan dari para pengembang mengenai rumah murah dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ini," kata Wakil Ketua REI Jateng bidang Promosi, Humas, dan Publikasi Dibya K Hidayat, Kamis (18/6).

Menurutnya, kemudahan yang dijanjikan oleh Pemerintah hingga saat ini belum berjalan. Kondisi tersebut memaksa para pengembang untuk memperlambat pembangunan rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini.

"Sebelumnya Pemerintah akan memberikan keringanan untuk pembelian rumah murah ini di antaranya uang muka 1 persen dan bunga KPR 5 persen. Sampai sekarang rencana ini belum berjalan sehingga penjualan rumah juga belum baik," katanya.

Selain itu, pihaknya menilai kebijakan antara Pemerintah pusat dengan daerah belum selaras, salah satunya mengenai peraturan pada izin mendirikan bangunan (IMB).

"Misalnya saja untuk IMB ini, kalau Pemerintah pusat mengimbau agar IMB dibayar lima persen dari biaya semestinya, tetapi Pemerintah daerah belum menerima itu. Jadi pengembang masih harus membayar lebih tinggi dari lima persen tersebut," katanya.

Sebelumnya, dari target satu juta rumah murah yang diprogramkan oleh pemerintahan Joko Widodo, REI Jateng akan membangun sebanyak 8.000 unit untuk tahun ini. Namun, pihaknya mengaku pesimis target dari REI Jateng tersebut dapat terealisasi.

"Dari awal tahun hingga saat ini belum ada 1.000 unit rumah murah yang sudah terbangun. Oleh karena itu, kami pesimis realisasi pembangunan rumah pada tahun lalu yang hampir mencapai 8.000 unit bisa tercapai kembali," katanya.

Menurutnya, karena saat ini sudah pertengahan tahun idealnya REI Jateng bisa membangun setengah dari target tahun ini yaitu minimal 4.000 unit.

"Oleh karena itu kami berharap keringanan-keringanan yang pernah disampaikan oleh Pemerintah dapat segera dilaksanakan, dengan demikian penjualan rumah murah bisa lebih lancar," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement