REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dampak beruntun perlambatan ekonomi nadional juga telah dirasakan kalangan pengusaha di Jawa Tengah. Lebih khusus pada sektor industri padat karya.
Sejauh ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah terus berupaya untuk menekan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), meski sektor ini harus menanggung beban yang paling berat.
Wakil Ketua bidang Hukum dan Pembelaan APINDO Jawa Tengah, Agung Wahono mengatakan dampak perlambatan ekonomi ini terus disikapi asosiasinya. Meski belum sampai pada forum rapat khusus, persoalan ini sudah dibahas dalam beberapa kali diskusi antar sesama pengurus dan anggota asosiasi.
Secara prinsip, para pengusaha di Jawa Tengah masih sepakat menahan diri untuk merumahkan atau bahkan mem-PHK para pekerja/ karyawannya. "Selama masih ada strategi yang dapat dilakukan, diskusi terus mencari solusi terbaik yang perlu ditempuh tanpa harus merenggut hak- hak para pekerjanya," tegasnya, Selasa (2/6).
Hal ini setidaknya sudah dilakukan para pengusaha padat karya di Surakarta. Dalam menyikapi dampak ini sejumlah industri sudah mulai mengurangi jumlah shift kerja.
Jika pada kondisi biasa satu hari ada tiga shift kerja, belakangan ini sudah diberlakukan dua shift kerja saja. Hanya saja Agung enggan menyebut sektor industri yang dimaksud dengan alasan dampak psikologis para pekerja.
Baginya, ini merupakan salah satu kiat yang dapat dilakukan para pengusaha, guna mengurangi dampak yang lebih buruk menyusul masih adanya regulasi dalam negeri yang sebenarnya terus membebani pengusaha.
Baik biaya listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Tentunya kiat ini masih dapat dilakukan pengusaha sepanjang Pemerintah terus mengupayakan membaiknya kondisi perekonomian.
"Sebab perlambatan ekonomi ini terus mengurangi daya beli yang pada akhirnya juga menyentuh kemampuan pengusaha padat karya untuk meningkatkan kapasitas produksi," jelasnya.
Ketua Tim Advokasi APINDO Jawa Tengah ini juga menyampaikan, saat ini pihaknya terus memantau informasi mengenai dampak perlambatan ekonomi yang dirasakan asosiasi.
Termasuk memonitor perkembangan situasi asosiasi secara nasional. Dampak tersebut sangat dirasakan oleh industri sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika