REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia perlu kembali digalakkan agar tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis, kata ekonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir.
"Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia," kata Revrisond dalam Kongres Pancasila VII dengan tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggi" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (1/6).
Menurut dia, impementasi nilai Pancasila khususnya menyangkut nilai "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi.
Dalam aspek ekonomi, menurut dia, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan.
"Namun entah mengapa sepertinya sekarang sulit sekali masyarakat mengatakan 'antikapitalisme'," kata Revrisond.
Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, katanya, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas. "Dalam konteks tersebut pencapaian kemakmuran diterapkan dengan prinsip kebersamaan," kata dia.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Wihana Kirana Jaya mengatakan konsep pembangunan ekonomi berbasis Pancasila menekankan pentingnya spirit bersama membangun bangsa mulai diri sendiri, keluarga, komunitas desa, kecamatan, hingga kabupaten, provinsi dan negara, dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat guna mengatasi masalah ketimpangan.
Menurut Wijaya, pemerintah juga harus hadir dalam ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan nyata kepada petani, nelayan, koperasi, dan usaha mikro. "Dukungan bisa berbentuk permodalan, peningkatan kapasitas, hak atas tanah, serta meningkatkan etos kerja berbasis kearifan lokal," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
