REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di seluruh provinsi. Jokowi menyebut, aset BPD senilai Rp 498 triliun per Maret 2015 harusnya bisa dioptimalkan untuk membangun daerah. Namun, pada prakteknya masih banyak investasi di daerah yang belum menggunakan jasa BPD.
"Jangan sampai infrastruktur di daerah yang mengambil pihak lain dan BPD hanya jadi penonton," ujarnya saat meresmikan Program Transformasi BPD di Istana Negara, Selasa (26/5).
Acara peresmian Program Transformasi BPD tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Eko Budiwiyono, dan para gubernur dan seluruh direktur utama BPD.
Pembangunan infrastruktur di daerah, lanjut Jokowi, memang membutuhkan dana yang besar. Untuk menyiasatinya, BPD yang kekurangan modal bisa bersinergi dengan bank daerah di provinsi lain. Oleh karenanya, Jokowi juga mendorong agar semua BPD saling bersinergi, baik dengan membentuk konsorsium maupun holding.
Selain untuk memperkuat modal, lanjut Presiden, sinergi dengan sesama BPD juga dapat menciptakan efisiensi biaya operasional. Dia mencontohkan, selama ini BPD membangun mesin ATM sendiri-sendiri. Padahal, jika sistemnya dibuat satu atap seperti yang sudah dilakukan bank-bank BUMN, biayanya bisa menjadi sangat murah.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta BPD untuk mengubah prioritas pemberian kredit. Sebab, menurutnya, saat ini baru 26 persen kredit BPD diberikan untuk sektor produktif. Sementara 74 persen sisanya untuk sektor konsumtif. "Saya titip ini harus dibalik kalau mau negara kita menjadi lebih baik," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan, selain kontribusinya pada daerah masih rendah, BPD juga mengalami permasalahan di bidang manajemen. Tata kelola, sumber daya manusia serta manajemen resikonya belum memadai sehingga memicu peningkatan kredit bermasalah. Muliaman menambahkan, daya saing BPD juga masih rendah karena produk dan mutu pelayanan yang belum memadai.
"BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural tersebut sehingga bisa lebih berperan dalam membangun perekonomian di daerah," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika