REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Migas, Marwan Batubara mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menjaga dan menjamin agar tidak ada lagi mafia yang masuk ke dalam pengadaan BBM impor pasca dibubarkannya Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Pertama itu perbaiki tata kelola melalui penegakan prinsip good governance di Pertamina," ujarnya kepada Republika, Rabu (20/5).

Kedua, orang-orang yang ditunjuk dalam perusahaan pengganti Petral nantinya harus profesional, amanat, dan bebas dari KKN. Terakhir, perlunya pengendalian diri dari para pemimpin seperti presiden, menteri koordinator, dan para menteri-menteri lainnya, termasuk pimpinan partai untuk tidak melakukan intervensi.

"Orang-orang yang di atas mulai dari istana dan kantor menteri harus bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan intervensi, karena itu yang banyak terjadi selama ini," lanjutnya.

Marwan mengaku khawatir dengan pengganti Petral lantaran ia menilai pembubaran Petral saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan tiga hal yang ia uraikan tersebut. Ia mengatakan, percuma saja jika pengganti Petral nantinya juga tidak diikuti dengan adanya sistem baru yang lebih baik.

"Kalau sekedar bubar dan bikin lagi kemudian sistemnya sendiri tidak diperbaiki, artinya selama ini kan Petral itu bisa menyimpan mafia karena memang sistem sendiri belum optimal. Hanya membubarkan Petral belum cukup makanya tadi saya bilang tiga hal itu harus dilakukan," sambung Marwan.

Ia juga meminta agar orang-orang lama yang berada di Petral untuk tidak dilibatkan kembali. Menurutnya, jika pada implementasinya nanti orang-orang lama kembali dilibatkan ia menilai tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam hal tersebut.

"Kalau Petral dianggap negatif harus bubar, ya orang-orang yang dulu di sana ya tidak dipekerjakan disitu lagi dong, kalau orang yang bekerja di situ (Petral) masih dipekerjakan akhirnya nanti persepsinya sama lagi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika