REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi hubungan dagang dengan Australia setelah pemerintah negeri Kanguru tersebut menarik duta besarnya dari Indonesia. Australia menarik dubesnya sebagai bentuk protes terkait eksekusi mati warga negaranya.

Peneliti kebijakan publik Pusat Studi Nusantara (Pustara) Dheyna Hasiholan mengatakan, hubungan dagang perlu dievalusasi karena selama ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu contohnya adalah terkait perdagangan sapi. Australia, sebut dia, menerapkan kebijakan rumah potong hewan (RPH) yang harus sesuai dengan standar mereka.

Padahal, Australia tidak banyak memberi dukungan seperti penyediaan sarana prasarana guna memenuhi standarnya. Akibatnya, ujar Dheyna, harga daging sapi di Indonesia tidak semurah yang diharapkan masyarakat. Harga daging sapi lokal tidak beda jauh dengan daging sapi impor.

"Padahal, kita sudah korbankan kesempatan untuk mengembangkan pasar daging sapi lokal," kata dia melalui siaran pers kepada media.

Merujuk data Kementerian Perdagangan Indonesia dengan Australia tiga tahun terakhir (2012-2014), neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia, rata-rata defisit 500 ribu dolar AS per tahun. Menurutnya, fakta tersebut menjadi peluang pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi hubungan perdagangan kedua negara, baik produk-produk yang diekspor maupun produk-produk Australia yang diimpor.

"Sekali lagi, tidak ada keuntungan signifikan yang didapatkan pemerintah Indonesia dari menjaga hubungan bilateral sektor perdagangan dengan Australia," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Australia mengalami defisit hingga 1,2 miliar dolar AS pada periode Januari-Maret 2015. Total ekspor Indonesia tercatat 547,3 juta dolar AS. Sementara total nilai impor sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika