REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Mandiri Tbk menargetkan melakukan penawaran saham terbatas (rights issue) paling lambat pada 2018 guna meningkatkan kinerja bisnis perseoran, khususnya pertumbuhan kredit.
"Pada tahun 2011, kami 'right issue' sekitar Rp12 triliun, sekarang harusnya lebih besar, ya, sekitar Rp20 triliun. Akan tetapi, ya, itu bergantung pada pemerintah," kata Direktur Utama Mandiri Budi G. Sadikin saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Jika "rights issue" sebesar Rp20 triliun, lanjut Budi, pemerintah perlu menyuntikkan modal sekitar Rp12 triliun kepada Bank Mandiri.
Diperkirakan oleh Budi, kebutuhan pembiayaan kredit untuk infrastruktur yang saat ini digenjot oleh pemerintahan Jokowi, belum terlalu besar realisasinya.
"Kondisi CAR (rasio kecukupan modal) Mandiri masih cukup, kecuali nanti jika ada ekspansi kredit yang lebih besar, tahun depan dilihat lagi," ujar Budi.
Saat ini, kata dia, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri mencapai 17,87 persen pada Kuartal I 2015, atau meningkat dari sebelumnya 16,15 persen pada periode yang sama tahun lalu.
"Akan tetapi, jika pemerintah berkeinginan tahun depan tambah (modal) lagi, ya, kami senang saja," kata Budi.
Pada tahun 2011, penawaran saham terbatas (rights issue) Mandiri berhasil meraup dana sebesar Rp11,68 triliun. Harga saham "rights issue" bank pelat merah saat itu ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per saham.
Pelepasan 2,336 miliar saham baru saat itu bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan 2014.
Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana perseroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis untuk menjadi pemain utama dalam "retail payment", pembiayaan "retail" dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen "wholesale".
Pasca-"rights issue" porsi kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 60 persen dari saat sebesar 66,73 persen, sementara saham publik menjadi 40 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika