REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedang mempersiapkan Program Sejuta Rumah dengan tujuan memperbanyak perumahan, terutama bagi mereka yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program Sejuta Rumah tersebut rencananya diluncurkan pada akhir April 2015. Namun, Indonesia Property Watch meminta kesiapan sebaik mungkin agar hasilnya bisa optimal.
"Program Sejuta Rumah yang segera diluncurkan oleh Pemerintah seharusnya bisa lebih terkonsep dan mempunyai visi yang jelas dan tidak hanya sekedar menggelontorkan program perumahan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Jumat (17/4).
Menurut dia, program tersebut belum memperlihatkan sebuah mekanisme dan sistematika kerja yang terencana dengan baik.
Ia mengapresiasi beberapa program seperti penurunan 5 persen suku bunga FLPP, besaran uang muka 1 persen, dan bantuan uang muka Rp 4 juta. Namun, semua hal itu saja dinilai tidak cukup karena hanya memperhatikan sisi permintaan yang bisa membuat daya beli konsumen naik.
"Tentunya untuk menghindari mismatch pasar perumahan yang selama ini terjadi, sisi pasokan harus dipikirkan. Pasalnya, biar pun daya beli naik bila tanah untuk membangun rumah rakyat tidak ada, sama saja dengan mimpi," katanya.
Ali mengatakan bahwa kekhawatiran itu beralasan mengingat harga tanah yang semakin naik sehingga makin lama makin banyak pengembang yang tidak sanggup untuk membangun rumah murah lagi.
Ia mengingatkan bahwa saat ini publik masih belum tahu mengenai berapa banyak jumlah rumah yang akan dibangun di masing-masing pemda di Tanah Air.
"Sebaiknya, pemerintah dapat berkaca dari gagalnya program 1.000 menara rusunami yang salah sasaran dan diserahkan sepenuhnya ke swasta tanpa ada pengawasan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah," tegasnya.
Ali juga mengingatkan bahwa program sejuta rumah pada tahap pelaksanaannya bakal sangat multisektor dan terkait dengan banyak kementerian sehingga seharusnya menjadi kampanye nasional.
Ia mencontohkan program sejuta rumah bila ingin sukses, harus didirikan bank tanah untuk menjaga agar harga tanah tidak melonjak sangat tinggi seperti terjadi saat ini.
Bila berbicara bank tanah, menurut dia, peran pemerintah daerah dinilai berada di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting.
"Begitu pula, bila berbicara tata ruang, BPN akan berperan, belum lagi masalah penghapusan PPN yang menjadi ranah Kementerian Keuangan, dan lainnya sehingga lalu lintas koordinasi menjadi sangat penting," katanya.
Sementara itu, pakar properti Enggartiasto Lukita mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menerapkan sistem zonasi guna menyukseskan Program Sejuta Rumah.
"Untuk mempercepat realisasi sejuta rumah, pemerintah perlu menerapkan sistem zonasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika