REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Energi Nasional (DEN) menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap belum berpihak pada rencana ketahanan energi nasional. Salah satu anggota DEN, Tumiran menyebut salah satu indikasi adanya kebijakan politik anggaran terhadap diversifikasi energi adalah pemerintah tidak menganggarkan pengembangan biofuel.

Padahal, lanjut Tumiran, roadmap ketahanan dan kemandirian energi itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Badan legislasi anggaran tidak setuju. Di excell-nya terlalu besar. Sehingga biofuel tidak muncul dalam politik anggaran," kata Tumiran, Selasa (14/4).

Tumiran juga mengatakan, bukannya menyediakan anggaran untuk diversifikasi energi, pemerintah justru dinilai tidak memikirkan tentang ketahanan energi. Cadangan minyak yang dimiliki Indonesia hanya 3,8 miliar barel dan diperkirakan akan habis dalam 13 tahun ke depan.

Persoalannya, pemerintah tidak pernah befikir melakukan eksplorasi cadangan baru paska melakukan eksploitasi. Tumiran menuturkan, padahal eksploitasi cadangan baru ini membutuhkan waktu minimal lima tahun. Dan pastinya kata dia, dibutuhkan politik anggaran untuk eksplorasi cadangan baru.

"Politik anggaran belum sinkron dengan tujuan kemandirian energi. Padahal Menteri Keuangan adalah juga anggota DEN. Tapi dia berfikir short-plan," ujar Tumiran.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan, Indonesia memang perlu melakukan diversifikasi energi. Ada tiga prasyarat energi alternatif yang bisa dikembangkan.

Pertama, energi yang dikembangkan haruslah energi yang bersih. Kedua, jika energi ini dikembangkan harganya tidak terlalu mahal. Dan ketiga, energi tersebut mudah diproses.

Kalla menyebutkan, dari sepuluh alternatif sumber energi primer, setidaknya ada lima yang potensial dikembangkan. Mereka adalah air, panas bumi, angin, matahari, dan sumber daya nabati.

Ikuti Whatsapp Channel Republika