REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkuat kerja sama bidang ekonomi dengan Kementerian Keuangan Republik Belarus yang meliputi pertukaran pandangan dan pengalaman terkait sektor anggaran, pajak serta kebijakan fiskal.
Kesepakatan kedua negara ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan Duta Besar Republik Belarus untuk Indonesia Vladimir Lopato-Zagorsky di Jakarta, Senin (13/4).
Selain berbagi pandangan dan pengalaman dalam bidang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran, pajak dan kebijakan fiskal, juga disepakati penguatan kerja sama dalam pengaturan perpajakan dan penerbitan obligasi internasional.
Kesepakatan juga terkait peraturan perundang-undangan terkait kawasan bebas bea atau kawasan ekonomi serupa, pengalaman terkait kerja sama dengan organisasi internasional dan berbagai bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.
Inisiatif pembentukan nota kesepahaman dan kerja sama ini bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Maret 2013, yang ditindaklanjuti dengan negosiasi untuk membahas draf kesepakatan ini.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kerja sama ini dilakukan karena dalam lingkungan ekonomi global, Indonesia dengan Belarus menghadapi berbagai tantangan dan risiko eksternal, yang berpotensi mengganggu kondisi internal.
Untuk itu, pertukaran pandangan dan pengalaman tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan ekonomi yang relevan dan formula yang layak untuk mengatasi berbagai persoalan serta menghasilkan analisis yang mendalam.
Rencana aksi potensial yang diharapkan dari adanya kesepakatan bilateral ekonomi ini antara lain adanya dialog antar pejabat kementerian terkait mengenai penanganan masalah perpajakan dan pengelolaan utang negara.
Bambang mengatakan Indonesia saat ini sedang memperkuat sistem perpajakan agar lebih efektif dan administrasi pajak yang dikelola dengan sumber daya manusia profesional, yang sesuai dan konsisten dengan tata kelola internasional.
"Kami siap bertukar pengalaman untuk mengembangkan sistem perpajakan, dan pada saat yang sama kami ingin belajar mengenai sistem perpajakan di Belarus. Kami siap bertukar pengalaman ekonomi ini untuk kemajuan bersama," ujarnya.
Sementara, terkait pengelolaan utang, Indonesia memiliki pengalaman dalam menjaga porsi utang agar tidak mengganggu keberlangsungan fiskal, karena memiliki rencana strategis dalam jangka pendek dan menengah panjang.
"Dalam jangka pendek kami bisa menjaga keperluan anggaran untuk menjaga defisit fiskal dan membayar utang jatuh tempo tepat waktu, sedangkan dalam jangka panjang kami bisa menjaga risiko pembiayaan utang dengan lebih efisien," kata Bambang.
Selain itu kerja sama lainnya yang bisa dihadirkan adalah terkait program pertukaran pegawai antar kedua kementerian agar pengetahuan dan skill mereka makin berkembang dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam bidang tertentu.
Duta Besar Vladimir Lopato-Zagorsky menambahkan hubungan bilateral Indonesia-Belarus telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan nota kesepahaman ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama yang sedang terjalin erat.
"Kami sudah menyiapkan isi nota kesepahaman ini sejak dua tahun lalu, dan kinerja perdagangan antar kedua negara juga makin meningkat. Kami mengharapkan adanya kerja sama yang produktif, apalagi kedua negara memiliki tantangan yang sama di sektor finansial," katanya.
Wujud nyata dari nota kesepahaman ini akan diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar The 5th session of the Intergovernmental Commision on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation di Belarus yang ikut dihadiri delegasi Indonesia, pada akhir 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika