REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Farouk Muhammad, menyesalkan kenaikan harga BBM yang bersifat fluktuatif. Kondisi ini menurutnya, menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi perubahan harga komoditas pokok.
Farouk meminta pemerintah menyiapkan kebijakan dalam mengontrol harga pasca kenaikan BBM. Karena berbekal pengalaman sebelumnya, ketika harga BBM naik langsung diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun ketika BBM kembali turun, respon yang sama tidak diterima oleh harga kebutuhan pokok. Akibatnya harga kebutuhan pokok tetap tidak turun.
“Belum optimalnya komunikasi publik terkait kenaikan BBM dan lemahnya manajemen pengelolaan harga BBM ditenggarai menjadi salah satu sebab kebijakan fluktuasi harga BBM belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” kata Farouk, Senin (6/4).
Pengaruh fluktuasi harga BBM tidak terkecuali juga berpengaruh besar terhadap daerah. Terutama menurutnya kontribusi terhadap komoditas pangan dan biaya transportasi.
Didaerah, Farouk juga mencontohkan, kebijakan fluktuasi harga BBM akan berdampak kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selama ini daerah berasumsi, bagi daerah yang ingin harga BBM lebih murah maka PBBKB dibuat lebih rendah. Dari pajak ini daerah berharap mampu berkontribusi terhadap pembangunan daya saing di masing-masing daerah.
“Dengan harga baru per 28 maret 2015, saat ini telah cukup banyak membawa dampak bawaan seperti biaya transportasi, komoditas pangan dan logistik yang kembali merangkak naik. Namun ironisnya hingga saat ini pemerintah belum memiliki manajemen pengaturan harga barang dan tata niaga yang sesuai dengan fluktuasi harga BBM, akibatnya harga barang barang tersebut hanya akan merespon ketika harga BBM naik” tukas Purnawirawan Jendral dari Kepolisian ini.
Farouk menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya menjanjikan pengurangan subsidi dilakukan untuk mambangun infrastruktur. Masyarakat umum, dunia usaha, industri besar dan kecil butuh kepastian.
“Mereka akan menuntut dari apa yang mereka bayarkan dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi tidak sekedar berlindung dibawah isu penguranan subsidi dan membangun infrastruktur,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika