REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi besar Indonesia dari segi kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal menurut Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad jika Indonesia mampu mengelolanya dengan baik, ia yakin negara ini mampu berjaya dengan hanya mengandalkan sektor kelautan dan perikanan saja.

Mengutip perkataan Presiden Jokowi yang menginginkan pemerintah saat ini untuk menggali potensi besar yang terdapat pada kelautan dan sumber daya perikanan. "Harus kita akui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum maksimal," ujarnya dalam sebuah diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/3).

Menanggapi pelarangan menangkap ikan menggunakan cantrang, ia mengatakan hal tersebut bukanlah kebijakan keliru. Karena Menteri KKP Susi Pudjiastuti melainkan sudah dipertimbangkan matang-matang melihat realitas dilapangan ada 3 ribu kapal kecil yang menggunakan cantrang.

Saad juga menyinggung kemungkinan Indonesia menjadi negara pengekspor garam. Ia menilai kapasitas Indonesia tidak hanya mampu swasembada garam melainkan juga mengekspornya. Menurutnya, garam sangatlah strategis yang merupakan basis utama dari industri dasar.

Mendukung keinginan pemerintahan Jokowi, ia menyatakan sejumlah kebijakan telah dilakukan KKP seperti moratorium kapal-kapal eks asing dimana kapal yang ijinnya sudah mati tidak diperpanjang, sedangkan yang masih aktif tidak akan diberikan ijin baru.

Ia menilai kebijakan ini akan berdampak cukup signifikan mengingat ada sekitar 12 kapal eks asing yang beroperasi di laut Indonesia. Terkait isu adanya perbudakan yang dilaporkan AP, ia menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

"Kalau betul terjadi, ini alamat. Kiamat bagi ekspor-ekspor dan kita bisa di banned," sambungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika