REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pengawas Jasa Keuangan (IFSB) Jaseem Ahmed mengungkapkan, inklusi keuangan penting dan mendorong adanya inovasi agar jangkauannya makin luas dan cepat kepada masyarakat.
Jaseem mengapresiasi langkah Indonesia yang terus mempromosikan keuangan Islam bahkan saat krisis ekonomi 2008-2009. Pada 2009 bahkan Indonesia menerbitkan sukuk pertamanya di saat krisis ekonomi melanda.
Indonesia mengintegrasikan keuangan Islam dengan pembiayaan publik. Hong Kong, Inggris, Luksemburg dan Afrika Selatan pun menyusul menerbitkan sukuk pada 2014 lalu.
Stabilitas keuangan jadi aspek penting yang tekankan. Pada 1997 dan 2008 krisis melanda sistem keuangan global dan Indonesia berhasil bertahan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan pertemuan tahunan IFSB ini penting bagi Indonesia. Apalagi, pertemuan ke 26 ini akan membahas beberapa isu, terutama inklusi keuangan.
''Meski bukan isu baru, ini jadi tantangan bagi lembaga keuangan syariah untuk bisa merespon ini,'' kata Muliaman.
Cetak biru keuangan syariah yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan akan membuka inklusi keuangan syariah bagi masyarakat bawah.
Pada dasarnya yang didorong adalah permintaan via sosialisasi masyarakat dan pasokan oleh industri. Kesiapan LKS juga menentukan bagaimana bisa menawarkan produk sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara OJK BI akan mengawasi infrastrukturnya.
OJK ingin inklusi keuangan bisa menjangkau lebih jauh. Perbankan konvensional sudah ada yang menjalankan layanan keuangan tanpa kantor.
Meski belum ada, OJK yakin industri keuangan syariah akan manfaatkan layanan keuangan tanpa kantor berbasis teknologi ini. Di sisi lain OJK juga akan terus memasifkan edukasi sosialisasi sehingga pasar pun tumbuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
