REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Adat Pulau-Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Itu lantaran KKP yang digawang Susi Pudjiastuti tersebut terbukti sudah melangkah lebih dahulu dan dengan tegas merespon pengaduan Himad Purelang.
Hal itu terkait dengan laporan permohonan surat hak milik (SHM) atas tanah negara eks penunjukan hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita Batam dan respon atas informasi banyaknya pihak yang memperjual belikan tanah negara di sana. Sayangnya, Himad Pulerang belum mendapat kepastian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ferry Mursydan Baldan.
Sekretaris Umum Himad Pulerang Janner Sinaga mengaku bangga membaca surat dari KKP bernomor: B. 257/KPK3/III/2015 yang perihalnya tentang tanggapan atas surat permohonan Himad Purelang nomor 9K/Pengurus Pusat/HIMAD PURELANG/XI/14 tanggal 4 November 2014. Himad Purelang meminta agar KKP melakukan upaya pencegahan pencurian pasir, ikan, dan penyelundupan di atas tanah negara di seluruh rangkaian Pulau-Pulau Rempang-Galang, Kota Batam.
Menurut Janner, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad telah menyampaikan laporan kunjungan lapangan tersebut ke unit kerja dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Salah satu anak buah Menteri Susi tersebut, kata dia, di dalam surat itu menyatakan bahwa melakukan investigasi pengrusakan mangrove di Kota Batam oleh tim, terdiri Bareskim Polri didampingi Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia pada Februari lalu.
"Pemerintah memang harus tegas seperti kinerja Ibu Susi itu. Di suratnya KKP menyatakan bahwa laporan Himad Purelang telah ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan KKP di gugusan Pulau Rempang-Galang pada tanggal 15-17 November 2014," katanya di Jakarta, Sabtu (28/3).
Selanjutnya, kata dia, temuan itu akan ditindaklanjuti Bareskim Polri, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. "Itu membuat kami bangga sebab Ibu Susi yang katanya berpendidikan biasa namun berkinerja luar biasa. Kami masyarakat yang tinggal dirangkaian pulau-pulau merasa sangat dihargai oleh pemerintah."
Dia pun menitipkan impian, agar Menteri Susi berkenan menjelajahi wilayah gugusan pulau di Kota Batam, yang hingga kini status tanahnya belum diberikan kepastian hukum oleh Menteri Ferry. "Kami lebih mempercayai pengalaman dan kinerja Ibu Susi terkait pulau-pulau yang kami diami itu. Atau kalau Ibu Susi berkenan, saat kami ke Jakarta, mohon lah kami diterima menyampaikan aspirasi kami," ujar Jennar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika