REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah berniat menambah kapasitas listrik terpasang nasional sebesar 35 ribu megawatt, hingga 2019 mendatang. Dari angka 35 ribu mW tersebut, 62,5 persen memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar.
Di saat bersamaan, ekspor komoditas batubara tetap tinggi. Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta kepada pemerintah untuk memastikan pasokan batu bara aman untuk proyek pembangunan 35 mw energi listrik.
"Pemerintah harus memproteksi energi batu bara dan gas kita," ujar Ramson, Ahad (15/3).
Batubara, menurut dia, merupakan energi primer pengganti energi fosil di masa depan. Bahkan, saat energi fosil semakin sulit didapatkan dan semakin mahal harganya, energi batu bara yang akan menjadi energi utama pembangkit listrik di Indonesia.
"Jangan sampai nanti saat pembangkit listrik ini selesai, energi primernya (batubara) kita gak ada. Ini nantikan rakyat yang jadi korban karena harga listrik mahal harus impor batubara," ujarnya.
Dikonfirmasi di tempat yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrilan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, pasokan batubara untuk proyek lima tahun ke depan dipastikan aman. Pemerintah telah mengalokasikan cadangan batu bara untuk penambahan 35 ribu megawatt di samping target ekspor.
"Cuma sekarang kita harus secure batu bara. Hingga 5 tahun lagi kebutuhan batu bara untuk listrik mencapai 150 juta ton per tahun. Namun masih bisa dipasok," ujarnya.
Jarman menambahkan, penggunaan batu bara dan gas memang sudah menjadi salah satu energi alternatif untuk pembangkit listrik dikemudian hari. Namun, selain kedua energi itu, pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai energi terbarukan misalnya energi air.
Berdasarkan data Kementerian ESDM pada akhir tahun lalu, ekspor batubara hingga kuartal III 2014 mencapai 234,76 juta ton. Produksi batubara hingga 10 Oktober mencapai 310,84 juta ton. Sementara, target produksi batubara tahun 2014 sebesar 420 juta ton untuk batas atas dan 390 juta ton untuk batas bawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika