REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah yang akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan dari 9-10 hari menjadi hanya 4-5 hari disambut baik sejumlah pengusaha di Indonesia.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta mengatakan kepada ROL, Kamis (5/2), akan senang sekali apabila hal tersebut benar-benar terealisasi. "Alhamdulillah kalau memang benar, kita harus berdoa agar niat baik pemerintah dapat terlaksana," ujar Tutum.
Namun, ia meminta pemerintah tidak perlu menggembor-gemborkan isu ini mengingat hal tersebut memang sudah kewajiban pemerintah. Tutum menilai sudah pada tempatnya jika pemerintah melakukan hal tersebut bahkan tanpa adanya desakan dari masyarakat dan pengusaha sekalipun.
Menurutnya, lamanya waktu dwelling time sudah menjadi keluhan umum dimana pihaknya kerap dirugikan dengan naiknya biaya logistik akibat permasalahan ini."Kalau bisa dua-tiga hari seperti di Singapura, kenapa kita harus berlama-lama," lanjut Tutum.
Ia menambahkan, lamanya dwelling time membuat persaingan antarnegara menjadi tidak seimbang, kecuali jika negara-negara lain juga memerlukan waktu hingga 9-10 untuk Dwelling Time seperti di Indonesia
Tutum memandang, persaingan menjadi tidak wajar mengingat sejumlah negara lain hanya memerlukan waktu tiga hari untuk hal ini, ia mengharapkan pemerintah bergerak cepat demi terciptanya efisiensi proses bongkar muat di pelabuhan.
Ia melanjutkan kalau proses dwelling time bisa dilakukan sederhana dan cepat kenapa harus menjadi rumit. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah guna meningkatka daya saing terhadap sejumlah negara-negara lain termasuk negara tetangga.
Jika proses dwelling time bisa ditekan, maka akan menghemat biaya logistik yang cukup tinggi, lanjutnya.
"Kita ini lebih boros 10 persen daripada negara tetangga, kalau bisa turun menjadi 8-5 persen atau sama dengan negara itu normal. Saat ini persaingannya sangat tidak wajar," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika