REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana Kementerian Perdagangan melakukan audit industri perberasan nasional.
“Itu langkah yang sangat tepat, dan kami tentu mendukungnya. Memang sudah saatnya pemerintah memiliki data yang akurat di sektor perberasan nasional,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, Selasa (24/2).
Melalui audit dari hulu hingga hilir industri perberasan nasional, nilainya, pemerintah akan mengetahui dengan pasti daerah-daerah yang surplus dan minus produksi beras, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Akurasi data yang tinggi di industri perberasan nasional, masih kata Sulton, akan dapat mengoptimalkan langkah Pemerintah menjadikan sektor tersebut sebagai instrument penting dalam mewujudkan kesejahteraan nasional.
“Harus diingat bahwa mayoritas masyarakat kita masih menjadikan beras sebagai salah satu indikator mengukur kesejahteraan, dan itu berimbas pada terwujudnya keamanan nasional,” terang Sulton.
Lebih jauh Sulton mengatakan, audit akan lebih baik jika dilakukan tidak sebatas di sektor perberasan nasional, akan tetapi di komoditi pertanian lain yang masuk dalam kategori hajat hidup orang banyak, seperti gula, bawang, cabe, garam, kedelai, jagung, kopi, minyak goreng, ikan, dan tembakau.
“Kebijakan pemerintah akan menyasar obyek yang tepat, seperti mengetahui daerah yang surplus, daerah yang kekurangan, daerah yang cukup ketersediaannya, termasuk kebutuhan impor dan ekspor. Kondisi seperti ini tentu menguntungkan petani,” pungkas Sulton.