REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sertifikasi sumber daya insani (SDI) keuangan syariah diperlukan. Dalam Rapat Kerja Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Periode 1436-1439 H, Selasa (17/2), Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah Frederica Widyasari Dewi mengatakan fokus MES saat ini ada pada program-program yang berdampak besar yang didalamnya melibatkan jejaring MES dan sektor ril.
Mengingat kebutuhan industri yang besar akan SDI dan sering tidak cocoknya kompetensi lulusan program studi ekonomi syariah dengan kebutuhan industri, usulan program sertifikasi, standardisasi modul standar kompetensi SDI keuangan syariah, sosialisasi standardisasi vokasi ekonomi syariah, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan ekonomi syariah sempat diajukan komite di MES.
Direktur perusahaan yang salah satu fokusnya pada pelatihan SDI, Pastika Praveena Bina Mandiri (PPBM), A Iskandar Zulkarnain mengatakan agar bisa berkelanjutan, perusahaan harus mempunyai SDI yang sesuai kebutuhan pasar karena persaingan nasional, MEA dan global makin ketat. Karena akan memengaruhi risiko, maka kebutuhan SDI unggul menjadi tinggi.
''Kunci sukses sektor ekonomi syariah itu ada pada modal, teknologi dan SDI. Membentuk SDI tentu tidak mudah,'' kata Iskandar, Rabu (18/2).
Karena itu perusahaan industri harus menerapkan international business rule dan international base practice certification untuk SDI. Standardisasi modul dan kompetensi profesi ia nilai penting. Ini akan lebih bagus jika dipadukan dengan kultur perusahaan yang menginternalisasikan nilai-nilai syariah. Sehingga SDI yang ada di sektor ekonomi syariah tidak hanya menjual produk tanpa memaknai nilai-nilai syariah dan potensi penyimpangan SDI bisa ditekan.
Kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi syariah sekitar 15 ribu lulusan baru per tahun untuk pertumbuhan industri antara 30-40 persen. Lulusan program studi ekonomi syariah sendiri per tahunnya baru menghasilkan 3.000 lulusan dan sisanya dipenuhi dari lulusan program studi lainnya.