REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi alat berat untuk mengembangkan sektor konstruksi di Indonesia memerlukan dukungan berbagai pihak agar dapat memenuhi keberlanjutan bisnis penyewaan alat berat di Tanah Air.
"Untuk membuat sendiri alat berat masih perlu dukungan. Kita mengajak produsen alat berat di luar negeri untuk membuat pabrik di Indonesia. Seperti, hidroliknya impor dan alat berat bahan dari Indonesia," kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/2).
Menurut dia, investasi alat berat relatif mahal, sehingga kepemilikan alat berat harus memenuhi kriteria kualitas, umur, layanan, produktivitas, dan biaya operasi dan pemeliharaan yang layak.
Selain itu, ujar dia, hampir 99 persen komposisi kontraktor nasional masuk dalam kelompok klasifikasi kecil dan menengah sehingga menghadapi kesulitan berinvestasi alat berat.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu dukungan pemerintah dalam hal skema pembiayaan yang kompetitif sehingga mendorong terwujudnya bisnis penyewaan alat berat yang berkelanjutan.
Ia memaparkan, dana investasi untuk melakukan survei alat berat mencapai lebih dari Rp10 miliar dengan melalui proses tender untuk 2015.
Terkait dengan pangsa pasar BUMN, Hediyanto mengungkapkan bahwa akhir tahun 2015 akan menaikkan nilai proyek BUMN, yang semula Rp30 miliar per paket menjadi Rp50 miliar per paket.
Hal tersebut karena berbagai BUMN mendapatkan suntikan dana dari pemerintah yang besarannya dinilai dari kesiapan dan kemampuan BUMN tersebut.
Untuk itu, berbagai BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur yang dikabarkan bakal mendapatkan modal secara besar-besaran pada tahun 2015 ini diharapkan mesti lebih agresif dan ekspansif guna membangun beragam infrastruktur.
"Jadi rencana bisnis BUMN infrastruktur tidak bisa lagi normal-normal saja, harus lebih berani, ekspansif, dan agresif," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa.
Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menyuntikkan modal secara besar-besaran ke BUMN yang mencapai Rp75 triliun.
Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ke depan. Rencana itu, ujar dia, mendapat dukungan dan apresiasi dari pengusaha yang tergabung dalam Gapensi secara nasional.
"Kami apresiasi langkah ini. Sebab, selain pemerintah mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, juga ini merupakan cara pemerintah mengoptimalkan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Ia juga mengutarakan harapannya bahwa dengan cara semacam ini, sebagian besar APBN dapat diarahkan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tidak feasible secara bisnis di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Untuk yang feasible di kawasan barat, bisa digarap BUMN dan yang tidak 'feasible' di KTI digarap APBN," kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika