REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Maruarar Sirait meminta pemerintah cermat menyalurkan dana penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN. Ia mengatakan penyaluran PMN harus diprioritaskan pada BUMN yang memiliki kinerja keuangan baik.
"Memberikan PMN harus betul-betul terpilih. Kepada orang-orang yang kredibel," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (5/2).
Ia melanjutkan mengingat keuangan negara yang terbatas, oleh karena itu pemberian PMN harus dilakukan secara selektif. Pemerintah jangan hanya terpaku pada rencana bisnis yang dibuat BUMN, tapi juga harus mengkaji kinerja keuangan mereka selama ini.
"PMN harus diberikan kepada BUMN yang siap. Yang tidak siap jangan diberikan," ujarnya.
Ada sejumlah parameter yang bisa dijadikan acuan pemerintah dalam menilai layak tidaknya sebuah BUMN menerima PMN. Maruarar mengatakan BUMN penerima PMN sebaiknya memiliki rekam jejak yang baik terhadap kesejahteraan rakyat.
"Tanya mereka sudah berikan kredit kepada siapa, berapa bunganya, berapa impak tenaga kerjanya," katanya.
Politikus PDP ini mengatakan pemberian PMN jangan terjebak pada besaran uang. Sebab menurutnya kefektifan PMN lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pengelola BUMN.
"Kemampuan mengelola uang itu soal lain. Uang dengan jumlah yang sama bisa berbeda di tangan yang profesional dan tidak profesional," ujarnya.