REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendekati masa tenggat renegosiasi kontrak antara Freeport dengan pemerintah, pihak Freeport terkesan buru-buru memberikan pernyataan terkait lokasi smelter yang baru.  Setelah sebelumnya, ancaman penghentian izin ekspor konsentrat bagi Freeport sempat mencuat.

Rencananya, lokasi smelter akan dibangun di lahan PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menyayangkan sikap Freeport yang terkesan lambat ini.  

"Hai Freeport kenapa sih suka delay-delay. Pas diujung-ujung kita dibikin repot, kan kita suka ingatkan, di MoU Freeport sudah tegas sekali bahwa pemerintah tidak akan menyebabkan kesulitan bagi Freeport. Artinya setiap langkah itu kita ingatkan mereka, hei Freeport kalian belum nunjukkan ini lho," jelas Sukhyar kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Freeport di Kementerian ESDM, Kamis (22/1).

Sebelumnya, pihak Freeport meminta perpanjangan kontrak. Pemerintah mengajukan syarat dalam amandemen kontrak bahwa Freeport harus membangun smelter atau tempat pengolahan bijih. Hingga akhir tahun lalu, pihak Freeport belum dengan tegas melaporkan kepada pemerintah mengenai rencana lokasi pembangunan smelter. Sukhyar menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan perpanjangan karena Freeport sendiri tidak menunjukkan progress selama ini.

"Tanggal 24 Desember mereka ajukan perpanjangan itu. Kita ingatkan kembali, no. Kalian belum pernah sampaikan progress, dan memang sampai dengan saat ini kan belum ada progressnya. Mereka gak kasih alasan," ujar Sukhyar.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Marouf Sjamsuddin menegaskan bahwa hingga saat ini perundingan dengan pemerintah akan terus dilakukan. Sementara itu, kegiatan ekspor akan terus berjalan, meski tenggat waktu renegosiasi semakin mepet.

"Mengenai ekspor bisa dilanjutkan. Ini kan perundingan berjalan terus. Jadi ekspor tidak akan berhenti. Kita sampaikan komitmen kita kepada pemerintah," jelas Maroef kepada awak media, Kamis (22/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika